Anggaran Kementerian PUPR Dalam RAPBN 2019 Ditambah Rp 8,71 triliun

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019, menyatakan bahwa Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 8,71 triliun, dari semula Rp 102,01 triliun pada pagu indikatif menjadi Rp 110,73 triliun.

“Tambahan anggaran ini diperlukan untuk percepatan Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 2,14 Triliun dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp 6,56 triliun,” ujar Menteri Basuki di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, 6 September 2018.

Basuki mengatakan, tambahan anggaran proritas dalam rangka RPJMN sebesar Rp 2,14 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yakni oleh Ditjen Bina Marga sebesar Rp 1,05 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 272 miliar dan Ditjen Sumber Daya Air sejumlah Rp 822 miliar.

Selain itu untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia, anggaran tambahan sebesar Rp 6,56 triliun digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan seperti rehabilitasi 14.150 ruang kelas sekolah, rehabilitasi 2.907 ruang kelas madrasah dan sekolah keagamaan, penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan PTKIN dan PTN.

Selain itu, tambahan anggaran bagi Penguatan SDM ini juga dialokasikan sebesar Rp 32 miliar untuk pendidikan vokasi tenaga konstruksi, yaitu sebanyak 8.000 siswa SMK, 6.000 mahasiswa Politeknik, dan 2.000 mahasiswa universitas.

Sedangkan untuk Program Padat Karya, dialokasikan anggaran sebesar Rp 11,32 triliun yang terdiri dari P3-TGAI di 8.000 lokasi serta OP irigasi, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 46.500 kilometer dan jembatan sepanjang 420.700 meter, program Kotaku di 11.067 kelurahan, PISEW 600 Kecamatan, Sanimas dan TPS3R di 950 lokasi, dan Pamsimas di 4.040 likasi.

Sedangkan di sektor perumahan yakni pembangunan rumah khusus sebanyak 3.230 unit serta bantuan stimulan perumahan swadaya 200.000 unit. Hal ini sesuai dengan permintaan DPR mengingat dampak kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat yang nyata sehingga diusulkan untuk ditingkatkan.

Pagu anggaran sebesar Rp 110,73 triliun ini belum termasuk skema baru dalam pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR yakni Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP) sebesar Rp 5,10 triliun berupa preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel) Rp 1,14 triliun, preservasi jalan trans Papua (Wamena-Mumugu) sebesar Rp 1,92 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp 800 miliar dan preservasi jalan dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,24 triliun.

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.