Di WTO, Indonesia Perjuangkan Akses Pasar Kelapa Sawit Ke Uni Eropa

Jenewa – Delegasi Indonesia kembali memprotes dua kebijakan Uni Eropa (UE) yang menghambat akses masuk ekspor kelapa sawit dan produk-produk turunannya ke 28 pasar negara anggota UE pada pertemuan Komite Hambatan Teknis Perdagangan Barang. Pertemuan yang diselenggarakan WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) ini diadakan di kota Jenewa, Swiss (14-15/11/2018),

Bentuk hambatan kebijakan UE adalah RED II (Amendment Renewable Energy Directive 2009/20/EC) berkenaan dengan rencana UE untuk melarang penggunaan bahan bakar biofuel yang bersumber kelapa sawit, serta kebijakan pelabelan “bebas-minyak-sawit” (palm oil free labelling) pada berbagai produk konsumen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan swasta di UE.

Selain menyampaikan dampak negatif terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia dari implementasi kebijakan RED II dan pelabelan sukarela bebas-minyak-sawit, delegasi Indonesia juga menegaskan bahwa dua kebijakan UE tersebut hanya akan menguntungkan produsen minyak nabati asal UE yang bersumber biji rapa (rapeseed).

“Metode pelabelan sukarela UE telah menciptakan kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit. Hal ini tidak adil, karena mendiskriminasi produk impor dari produk domestik, suatu kondisi yang dilarang oleh perjanjian WTO,” ujar Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib.

Selain itu, menurutnya, argumentasi UE terkait penerapan kebijakan pelabelan sukarela bersifat ambigu dan cenderung misleading. Karena tidak menyertakan bukti ilmiah konkret akan adanya dampak negatif terhadap kesehatan dari penggunaan atau konsumsi minyak sawit.

“Oleh karena itu, Indonesia kembali meminta UE agar anggotanya dan perusahaan yang berada di wilayahnya berhenti mempraktekkan pelabelan bebas-minyak-sawit secara sukarela,” tandas Dubes Kleib.

Keprihatinan Indonesia terhadap kebijakan RED II dan pelabelan bebas-minyak-sawit ini mendapat dukungan dari beberapa anggota WTO lainnya seperti Malaysia, Honduras, Kolombia, dan Thailand. Menanggapi tekanan Indonesia, UE berjanji untuk melakukan konsultasi dengan anggota WTO yang terkena dampak negatif dari kebijakan RED II.

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.