Pemerintah Targetkan Elektrifikasi 99%, UNDP: Libatkan Swasta Seluasnya

Jakarta – Rasio elektrifikasi Indonesia hingga Desember 2017 mencapai 94,91%, di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM yakni 92,75%. Namun demikian, untuk mencapai target elektrifikasi hingga di atas 99% pada akhir tahun 2019 bukanlah hal yang mudah.

United Nations Development Programme (UNDP) memandang, diperlukan terobosan untuk dapat meningkatkan rasio kelistrikan, khususnya pada daerah terpencil yang tidak memiliki akses kendaraan.

“Perusahaan Listrik Negara (PLN) saja akan kesulitan untuk membangun pembangkit listrik, dalam menjembatani kesenjangan antara pasokan dan permintaan listrik, secara cepat,” ujar Verania Andria, Senior Adviser untuk Program dan Kebijakan Energi Terbarukan UNDP, pada Indonesia Development Forum yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Untuk itu, lanjutnya, investasi sektor swasta dan pendanaan lainnya, seperti pendanaan islami, diharapkan dapat memainkan peran yang jauh lebih besar dalam pengembangan energi bersih dan terbarukan, dengan memanfaatkan sumber energi yang dimiliki oleh daerah setempat. “Hadirnya berbagai pihak yang berinvestasi akan mengurangi beban anggaran negara,” jelasnya.

Verania pun memaparkan mengenai perbaikan dan pembangunan 4 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang diinisiasi oleh UNDP di Kab. Sarolangun dan Merangin, Jambi. Untuk mendukung pembangunan ini UNDP berhasil memobilisasi dukungan pendanaan sebesar Rp 9,3 milyar dari sumber non-anggaran pemerintah, melainkan dibiayai oleh dana zakat Baznas, CSR dari Bank Jambi, serta UNDP.

“UNDP memberikan pendanaan utk persiapan proyek, asistensi teknis dan memfasilitasi dukungan Pemda dan masyarakat di lokasi saat konstruksi, serta memastikan keberlanjutan operasi PLTMH pasca konstruksi,” jelasnya.

Keseluruhan perbaikan dan pembangunan 4 PLTMH tersebut berkapasitas total 180 kW, mampu melistriki 800 rumah, 8 sekolah, 23 masjid, 1 puskesmas, serta 11 fasilitas umum lainnya. Kehadirannya menjadi penerang bagi masa depan masyarakat Sarolangun.

Ke depannya UNDP mengusulkan pada pemerintah untuk dapat membentuk Fasilitas Pendanaan khusus untuk Elektrifikasi Desa, sebagai platform pengumpulan dana dari berbagai pihak, sehingga nantinya dapat memfasilitasi pembangunan proyek yang berdampak besar.

UNDP pun berharap agar regulasi, perijinan, serta persetujuan tarif yang berkaitan dengan pembangunan pembangkit listrik skala kecil ini dapat dipermudah, dengan demikian dapat  merangsang pihak swasta untuk meningkatkan investasinya pada sektor kelistrikan di daerah terpencil, dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi terbarukan wilayah setempat.

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.