Presiden: BBM Satu Harga dan Jaringan Listrik Wujudkan Keadilan Sosial

Jakarta – Pemerataan ekonomi dan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dalam mewujudkan pengamalan sila ke-5 Pancasila tersebut, berbagai terobosan dilakukan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga sehingga saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di 15 pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa,” demikian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan di depan Sidang Tahunan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2017, kini telah menyasar ke-68 titik secara merata di seluruh Indonesia. Pemerintah sendiri telah menargetkan BBM Satu Harga sudah bisa dinikmati di 130 titik hingga akhir tahun 2018.

Selain BBM Satu Harga, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan dalam menyokong perekonomian nasional yang berkelanjutan. “Pembangunan ekonomi harus dirasakan dalam jangka panjang. Pembangunan mesti berkesinambungan. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur,” katanya.

Ke depan, Pemerintah berjanji akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur fisik secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air yang meliputi subsektor ketenagalistrikan terutama berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Proyek-proyek kelistrikan dengan sumber EBT, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan, akan terus kita kerjakan di seluruh pelosok tanah air untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi,” tambahnya.

Rasio elektrifikasi sendiri saat ini telah mencapai 97,13% secara nasional. Angka tersebut merupakan sumbangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) 94,65%, Non-PLN 2,36% dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebesar 0,12%. Pada akhir tahun 2019, Pemerintah menargetkan 99,9% wilayah Indonesia akan teraliri listrik.

“InsyaAllah, kerja-kerja besar yang kita lakukan menjadi doa bersama kita, menjadi ibadah seluruh rakyat Negeri Pancasila, menjadi prestasi bangsa, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Jokowi.

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.