RAPBN 2019: Anggaran Belanja Rp2.439 T, Proyeksi Defisit 1,84%

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2019, pada Rapat Paripurna DPR-RI, dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018 di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

APBN tahun 2019 dirancang dengan tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”.  “Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan,” kata Presiden.

Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019, diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang. “Pertumbuhan ekonomi akan didorong pada kisaran 5,3 persen, inflasi pada rentang 3,5 persen plus/minus 1 persen, nilai tukar Rupiah di kisaran Rp14.400/dollar AS,” ungkapnya. Sementara harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan 70 dollar AS/barrel, Lifting minyak bumi diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel/hari, dan lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel/hari.

Belanja negara pada RAPBN tahun 2019 mencapai Rp2.439,7 triliun, atau 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018. “Kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil,” ungkap Jokowi.

Untuk membiayai belanja negara itu, pemerintah mengandalkan pendanaan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan di dalam negeri. “Dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan negara,” katanya.

Pada 2019, Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan Rp2.142,5 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Rp361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun. “Pendapatan Negara dan Hibah di tahun 2019 menunjukkan kenaikan 12,6 persen dari perkiraan di tahun 2018,” ujar Presiden.

Pada tahun 2019, Pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Hal ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sekitar 2,12 persen pada tahun 2018  dan pada tahun 2019 akan diturunkan menjadi 1,84 persen,” tegas Presiden.

Adapun defisit keseimbangan primer yang pada tahun 2015 mencapai Rp142,5 triliun, turun menjadi hanya Rp64,8 triliun pada tahun 2018, dan terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp21,7 triliun pada tahun 2019. Untuk mengendalikan tambahan utang, menurut Presiden, Pemerintah juga melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4 persen.

“Langkah pengendalian ini konsisten dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang juga mengurangi pembiayaan sekitar 14,3 persen,” ucap Jokowi.

Dengan defisit APBN serta defisit keseimbangan primer yang makin kecil, peningkatan  pendapatan yang realistis, belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudent dan produktif, Presiden Jokowi berharap APBN dakan semakin sehat, adil, dan mandiri.

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.